Siap Ditindak! Ketua BPK Beberkan 1.205 Temuan yang Rugikan Negara, Termasuk Sumber Waras?

Hari ini, Senin (17/4/2017) pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Kedatangan pimpinan BPK hari ini yaitu melaporkan hasil pemeriksaan keuangan negara pada tahun 2016.

Dari hasil laporan yang disampaikan, Ketua BPK Harry Azhar Aziz menyampaikan bahwa Sebanyak 18 persen permasalahan pada kelemahan Sistem Pengendalian Intern merupakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang nilainya Rp19,48 triliun.

“Dari ketidakpatuhan itu permasalahan ada yang berdampak finansial ada 32 persen senilai Rp12,59 triliun yang rinciannya adalah yang jelas-jelas merugikan negara sebanyak 1.205 temuan senilai Rp1,37 triliun atau 61 persen dan 329 potensi kerugian negara sebesar 17 persen yang nilainya lebih besar Rp6,55 T dan yang ketiga yaitu yang 22 persen atau sebanyak 434 kekurangan penerimaan yang nilainya sebesar Rp4,66 triliun,” ujar Harry Azhar Aziz.


Harry menjelaskan, dari permasalahan yang telah diungkap di laporan ini ada tiga permasalahan, yakni yang pertama, jaminan kesehatan nasional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang belum memadai.

“Pelayanan kesehatan pada puskesmas dan RSUD belum didukung dengan jumlah dan fasilitas SDM yang memadai karena ada 155 pemerintah daerah yang program jaminan kesehatannya belum terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional,” kata Harry.

Kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD, SMP, SMA atau SMK antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakat belum diatur dan perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ketiga, Harry menjelaskan mengenai permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain bahwa WP atau  Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai pada empat KPP WP Besar terindikasi belum menyetorkan PPN yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar.
Baca Juga :   Kebijakan Bebas Visa Buat Negara Kehilangan Rp 1 Triliun

“Selain itu, Wajib Pungut PPN terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp117,70 miliar,” kata Harry.

[Harianpublik]

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Siap Ditindak! Ketua BPK Beberkan 1.205 Temuan yang Rugikan Negara, Termasuk Sumber Waras?