Langgar Kedaulatan, Panglima TNI Perintahkan Segel Perusahaan Telekomunikasi Malaysia

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan TNI AL untuk menyegel salah satu perusahaan telekomunikasi milik Malaysia di Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Panglima menilai perusahaan tersebut telah melanggar kadaulatan NKRI karena memasang kabel optik di wilayah teritorial Indonesia.

"Saya perintahkan TNI AL untuk menyegel dan menghentikan operasional PT Sacofa, karena belum memiliki izin dari Pemerintah RI. Ini tentu melanggar hukum dan aturan internasional terkait keamanan suatu negara," tegas Panglima TNI dalam siaran persnya Jumat (7/3/2017).

Panglima TNI saat mengunjungi Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepri, sempat melihat lokasi kabel optik perusahaan telekomunikasi asal Malaysia. Panglima didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Mulyono, Danlantamal IV Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI S Irawan, dan sejumlah petinggi TNI.


Gatot Nurmantyo menjelaskan, penghentian operasional perusahaan telekomunikasi bawah laut sesuai dengan Undang-Undang Internasional Nomor 1 Tahun 1983. Termasuk konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985.

"Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tertuang bahwa negara kepulauan memberikan kesempatan untuk memasang kabel bawah laut dan perusahaan yang menggelar kabel bawah laut harus mengurus perizinan dari negara bersangkutan," tegasnya.

Panglima menjelaskan, kabel fiber optik milik PT Sacofa yang melintang di bawah laut Republik Indonesia dapat membahayakan sistem keamanan dan kedaulatan negara. "Kabel fiber optik dan server dapat langsung terhubung ke satelit bila ada tambahan perangkat lain, sehingga bisa menyensor seluruh getaran, baik yang ada dipermukaan maupun kapal selam,"ujarnya.

Panglima menambahkan, operasional PT Sacofa sebenarnya telah berakhir pada 26 November 2016 dan sudah diputuskan untuk penghentian ‎operasionalnya. Namun pada 23 Maret 2017 beroperasi kembali. "Dari Kemenkopolhukam sudah menyampaikan bahwa perusahaan ini tidak boleh beroperasi lagi karena masalah ini menyangkut kedaulatan negara, dan kedaulatan negara adalah urusan TNI," katanya.

Menurut Panglima TNI, Pulau Anambas dan Natuna merupakan pulau yang lokasinya sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. "Tentara Nasional Indonesia wajib melindungi agar kedaulatan NKRI tetap terjaga," pungkas jebolan Akabri 1982 ini. [sn]

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Langgar Kedaulatan, Panglima TNI Perintahkan Segel Perusahaan Telekomunikasi Malaysia